Makassar – Komisi IV DPRD Kabupaten Wajo dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulawesi Selatan membangun sinergi untuk mencegah dan mempercepat penurunan stunting.
“Kita patut mengapresiasi upaya DPDR dan pemerintah setempat untuk menekan angka prevalensi stunting di Wajo yang berada pada 22,4 persen masuk dalam lima daerah terendah angka stuntingnya di Sulsel,” kata Kepala Perwakilan BKKBN Sulsel Andi Ritamariani di Makassar, Jumat.
Dia menjelaskan BKKBN Sulsel senantiasa memperluas jaringan kemitraan dan berkolaborasi untuk membantu pencapaian target pemerintah angka prevalensi 14 persen pada 2024.
Ketua Komisi IV DPRD Wajo A.D. Mayang mengatakan meskipun wilayah kerjanya masuk dalam kategori angka stunting rendah, tetap berupaya terus menurunkan angka prevalensi sesuai target pemerintah.
“Kami terus berupaya menurunkan angka prevalensi untuk membantu pencapaian target nasional 14 persen pada 2024,” katanya.
Oleh karena itu, pihaknya bekerja sama dengan para pemangku kepentingan agar dapat mencapai target tersebut, termasuk memberikan dukungan pada Tim Satgas Percepatan Penurunan Stunting (PPS) di lapangan.
“Juga mengajak para konstituen di lapangan untuk memperhatikan status gizi keluarga dan memperhatikan kondisi tetangganya,” katanya. (Ant)
