Makassar – Kanwil Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Selatan (Sulsel) mengusulkan sebanyak 13 Satuan Kerja (Satker) yang telah lolos penilaian Zona Integritas (ZI) dari tim penilai internal (TPI) agar dievaluasi oleh Tim Penilai Nasional (TPN) guna meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Kadiv Administrasi Kanwil Kemenkumham Sulsel Sirajuddin mengatakan tahun ini tiga Satker lolos menuju WBBM yaitu Kanwil Sulsel, Lapas Watampone, dan Rutan Pinrang.
“Sedangkan 10 Satker lolos menuju WBK yaitu Lapas Makassar, Lapas Bulukumba, Lapas Takalar, Rutan Makassar, Rutan Watansoppeng, Rutan Barru, Rutan Sidrap, Rutan Enrekang, Rutan Makale, Bapas Makassar,” ujar Sirajuddin usai mengikuti penguatan ZI secara virtual yang dipimpin oleh Irjen Kemenkumham Razilu, Selasa (10/8).
Menurut Sirajuddin yang mengikuti rapat virtual itu dari Lapas Makassar, pada 2019 Satker yang mendapat WBK yakni Kantor Imigrasi Makassar dan Parepare, Lapas Watampone serta Rutan Pinrang.
Pada 2020, Satker yang mendapatkan WBK yakni Kanwil Kemenkumham Sulsel, Rutan Pangkep dan Bapas Watampone. Sedangkan Kanim Makassar berhasil meraih WBBM. Pada rapat virtual itu, Irjen Kemenkumham Razilu mengatakan bahwa membangun ZI itu hakekatnya adalah untuk berkinerja tinggi, yang zero penyimpangan, zero penyelewengan, dan zero complain.
“Untuk hadapi TPN, harus tingkatkan komitmen dan konsistensi dalam pembangunan ZI, perbanyak inovasi dan berdoa. Cegah berita negatif, luruskan kesadaran bahwa membangun ZI adalah kewajiban Satker dan individu ASN serta hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan prima,” ujarnya.
Irjen Razilu juga meminta agar terus dilakukan evaluasi terkait area perubahan serta perhatikan survei Indek Kepuasan Masyarakat (IPK). (Ant)
